Jika Sri Mulyani Mundur, Reformasi Birokrasi di Kemkeu Terancam

Jakarta - Sri Mulyani dikabarkan akan mengajukan pengunduran diri menyusul ditunjuknya menteri keuangan itu menjadi managing director Bank Dunia. Sejumlah kekhawatiran pun muncul, salah satunya program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemkeu).

"Itu yang saya khawatirkan. Reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, Bea Cukai dan lain-lain," kata Sekjen Transperancy International Indonesia (TII) Teten Masduki.

Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (5/5/2010).

Menurut Teten, harus diakui bahwa Sri Mulyani selama ini menjadi motor terdepan dalam mengawal reformasi birokrasi di Kemkeu. Keseriusannya memberantas korupsi di Kemkeu dinilai cukup berhasil.

"Mana ada menteri yang berani merombak-rombak dirjen. Pak Hadi Poernomo saat itu juga dicopot," tambahnya.

Sementara itu, terkait kasus Bank Century yang saat ini sedang dihadapi oleh Sri Mulyani, Teten meminta hal tersebut terus berjalan. Proses penyelidikan tetap harus dilakukan, meski Sri Mulyani berada di Washington DC.

"Kalau tekanan politik mungkin akan berhenti. Tapi proses hukumnya harus berjalan. Saya yakin KPK bisa melakukannya," tutup Teten.