Sri Mulyani Direktur Bank DuniaPresiden Sampaikan Keterangan Pers Dua Jam Lagi

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menyampaikan keterangan pers terkait ditunjuknya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai managing director Bank Dunia. Keterangan akan disampaikan satu dua jam ke depan.

"Satu atau dua jam lagilah," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada wartawan di Kantor Presiden, Jl Veteran, Jakpus, Rabu (5/5/2010) pukul 13.30 WIB. Keterangan pers akan disampaikan di Kantor Presiden.

Julian menambahkan, hingga saat ini pihak Istana Kepresidenan belum menerima surat pengunduran diri Sri Mulyani. Setelah berkomunikasi dengan Sri Mulyani, kata Julian, yang bersangkutan juga belum mengajukan surat pengunduran diri.

Sebelumnya, sekitar pukul 13.20 WIB Presiden SBY terlihat meninggalkan kantor Presiden menuju Istana Negara. Ia ditemani Mensesneg Sudi Silalahi, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Jika Sri Mulyani Mundur, Reformasi Birokrasi di Kemkeu Terancam

Jakarta - Sri Mulyani dikabarkan akan mengajukan pengunduran diri menyusul ditunjuknya menteri keuangan itu menjadi managing director Bank Dunia. Sejumlah kekhawatiran pun muncul, salah satunya program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan (Kemkeu).

"Itu yang saya khawatirkan. Reformasi birokrasi di Ditjen Pajak, Bea Cukai dan lain-lain," kata Sekjen Transperancy International Indonesia (TII) Teten Masduki.

Hal tersebut ia sampaikan usai bertemu dengan Deputi Pencegahan KPK Eko Tjiptadi di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (5/5/2010).

Menurut Teten, harus diakui bahwa Sri Mulyani selama ini menjadi motor terdepan dalam mengawal reformasi birokrasi di Kemkeu. Keseriusannya memberantas korupsi di Kemkeu dinilai cukup berhasil.

"Mana ada menteri yang berani merombak-rombak dirjen. Pak Hadi Poernomo saat itu juga dicopot," tambahnya.

Sementara itu, terkait kasus Bank Century yang saat ini sedang dihadapi oleh Sri Mulyani, Teten meminta hal tersebut terus berjalan. Proses penyelidikan tetap harus dilakukan, meski Sri Mulyani berada di Washington DC.

"Kalau tekanan politik mungkin akan berhenti. Tapi proses hukumnya harus berjalan. Saya yakin KPK bisa melakukannya," tutup Teten.

PANJA PERPAJAKAN: PENGHENTIAN REMUNERASI PEGAWAI PAJAK FINAL

Panitia Kerja (Panja) Perpajakan DPR menyatakan penghentian remunerasi untuk pegawai pajak sudah final, meskipun panja sampai sekarang masih bekerja.

"Sudah diputuskan, remunerasi untuk pegawai pajak harus dihentikan. Keputusan ini sudah final, meskipun kami sampai sekarang masih bekerja," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Ahsanul Kosasih, di Surabaya, Selasa.

Ia menilai, remunerasi itu tidak pantas diberikan kepada pejabat atau pegawai perpajakan, menyusul semakin banyaknya kasus-kasus mafia perpajakan yang melibatkan pejabat dan pegawai pajak.

"Remunerasi itu diberikan sebagai `reward` (penghargaan) atas profesionalisme. Tapi ternyata kasus korupsi dan mafia pajak masih marak terjadi," katanya di sela-sela mengikuti rapat dengar pendapat Komisi XI dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III itu.

Ahsanul menganggap, percuma remunerasi diberikan, akan tetapi mental dan perilaku pejabat dan pegawai pajak bobrok, sehingga korupsi dan kejahatan perpajakan terus terjadi.

Panja Perpajakan dibentuk Komisi XI untuk menindaklanjuti kasus mafia perpajakan yang terjadi di DJP. "Panja ini nanti bisa memberikan rekomendasi terhadap Menteri Keuangan, termasuk sanksi dan teguran. Panja ini forum tertinggi di Komisi XI," ucap anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Dalam kesempatan itu, seorang anggota panja sempat menanyakan, bolehkah pejabat atau pegawai pajak berbisnis. Kepala Kanwil DJP Jatim I, Ken Dwijugiastadi, menjawab boleh asalkan tidak berkaitan dengan perpajakan.

Namun anggota Panja membeberkan bukti, banyak pegawai pajak yang memiliki kekayaan luar biasa dan tidak masuk akal jika dikaitkan dengan pendapatannya selama ini.

"Kami punya bukti ada banyak pegawai dan pensiunan yang bekerja sebagai konsultan pajak," kata Edison, anggota Komisi XI menegaskan.(T.M038)

Ngrumpi Di Tengah-Tengah Diklat Internet

Tempat Ngrumpi Peserta Diklat Internet Angkatan 1 di BDK Malang!
“Bagi Anda yang mau sharring, curhat, tebak-tebakan ikut aja blog ini"